Tag: Revisi UU

JAKARTA, NusaBali
Anggota Komite III DPD RI dari daerah pemilihan Bali AA Gde Agung menilai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh Sandiaga Salahuddin Uno memiliki dinamika tinggi.

JAKARTA, NusaBali
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah mempercepat transformasi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) untuk memberikan perlindungan konsumen yang bertransaksi pada platform digital.

Golkar Bali akan sodorkan hasil bahasan revisi UU No 33 Tahun 2004 ke Gubernur Bali Wayan Koster.

DENPASAR, NusaBali
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung akan mengusulkan adanya kewenangan DPR RI dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dalam proses Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan pusat dan daerah di DPR RI.

DENPASAR, NusaBali
Golkar Bali langsung sodorkan usulan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah ke Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang notabene Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Golkar, di acara Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Golkar Bali di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Sabtu (10/4) siang.

JAKARTA, NusaBali
Adanya Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) membuat Ketua Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (DPN Kopri), Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara.

Pariwisata Bali harus disuarakan kencang di pusat supaya bisa menjadi objek dana bagi hasil dalam Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004.

DENPASAR, NusaBali
Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selama ini diinginkan Bali, akan bergulir di DPR RI tahun 2021.

Versi Nyoman Adnyana, tarung berebut dana bagi hasil dari pariwisata lewat revisi UU 33/2004 akan alot ketika membedah pasal per pasal di DPR RI

JAKARTA, NusaBali
Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Nyoman Parta meminta agar Revisi Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) intens dibahas.

Ketum Golkar demisioner, Airlangga Hartarto, memaparkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP Golkar.

Pileg 2024 masih lima tahun lagi akan digelar.

Munas Partai Golkar akan digelar di Jakarta, 4-6 Desember 2019.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BEM Seluruh Indonesia rencanakan gelar aksi demo di depan Istana

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Syamsuddin Haris mengungkapkan, ada tiga opsi yang bisa dipilih Presiden Joko Widodo, apabila ingin menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap UU KPK hasil revisi.

Moeldoko mengungkapkan Jokowi menghadapi buah simalakama

Pemanggilan mahasiswi tersebut terkait poster yang ia bawa ketika aksi bertuliskan ‘Selangkanganku Bukan Milik Negara’.

Desak terbitkan Perppu KPK atau mahasiswa akan turun lebih besar lagi

Polemik yang muncul di masyarakat dinilai sebagai aksi politisasi